“Laboratorium Keberagaman” Itu Bernama Perguruan Tinggi

“Laboratorium Keberagaman” Itu Bernama Perguruan Tinggi

Pemerintah berencana membubarkan HTI karena dinilai meresahkan masyarakat. Organisasi masyarakat itu juga dinilai tidak memberi kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Kegiatan HTI itu dinilai meresahkan dan dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak sesuai dengan Pancasila. Selain itu, aktivitas yang dilakukan telah banyak menimbulkan benturan di tengah masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia.

Namun keputusan tersebut menuai reaksi keras dari organisasi tersebut. Salah satunya yakni penolakan untuk berhenti menyuarakan tujuan mereka berdakwah. Selain itu, HTI juga menyatakan dan menegaskan akan melanjutkan aktivitasnya termasuk berdakwah di kampus serta di tengah masyarakat. Pernyataan tersebut langsung disampaikan oleh Juru Bicara HTI Ismail Yusanto. Seperti yang telah dilansir detik.com, “Kita akan lanjutkan (kegiatan dakwah). Bukan hanya di kampus , dakwah dimana saja bisa dilakukan ,” tegas juru bicara HTI Ismail Yusanto di Kantor HTI Tebet Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

Tentu dari pernyataan tersebut perlu digarisbawahi oleh para pimpinan birokrasi dan masyarakat kampus di universitas seluruh Indonesia. Di mana seharusnya mereka memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas yang akan masuk dan beraktivitas di dalam lingkungan kampus. Jangan sampai menyalahi nilai-nilai keberagaman yang harus dijunjung tinnggi oleh perguruan tinggi.

Apalagi memberikan peluang besar kepada HTI yang menentang keberagaman tersebut dan khususnya menyasar  pada program studi eksata. Karena menurut Ketua Pengurus Cabang NU Jember KH Abdullah Syamsul Arifin atau Gus Aab menilai (kalangan mahasiwwa eksata) banyak mendapatkan transformasi keilmuan di bidang agama lebih pada proses instan, seperti e-learning atau halaqoh, yang tidak berangkat dari dasar pengetahuan itu sendiri yang banyak dipelajari di pesantren.

Tentu apabila dibiarkan akan membahayakan kehidupan sosial pendidikan di kampus. Selain itu, pihak kampus juga seharusnya mengawasi penyebaran ideologi tertentu yang berkembang di lingkungan kampus, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Dasar Negara yakni Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI). Kampus harus bersih dari organisasi keormasan, haruslah netral, menjunjung nilai dan tidak sentral pada agama atau ideologi tertentu.

Oleh karena itu, birokrasi kampus harus mendeteksi paham radikal yang muncul di lingkungan kampus. Kampus tidak boleh diam saja setelah mengetahui bibit radikalisme dan harus segera bekerja sama melakukan tindakan, dengan menggandeng seluruh civitas akademika.

Hal itu sudah menjadi kewajiban kampus karena berkaitan dengan kebebasan akademik untuk mengembangkan intelektualitas. Sulistyowati Irianto dalam Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan (2012:128), menyatakan kebebasan akademik hanya bisa diperoleh dalam universitas yang otonom. Berdasarkan kebebasan akademik tersebut, maka birokrasi kampus pun dapat memilih maupun memilah ormas mana yang dapat masuk sesuai kriteria. Hal itu agar kampus bersih dan terhindar dari segala unsur-unsur yang merugikan, apalagi hingga paham terorisme dan radikalisme.

Karena perguruan tinggi seharusnya tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan organisasi masyarakat yang fanatik terhadap suatu idelogi. Sebab, perguruan tinggi merupakan pusat keragaman. Selain itu, perguruan tinggi mesti berkutat pada wilayah riset dan keilmuan sekaligus membumikan hasilnya kepada masyarakat. Sebagai kawah candradimuka, kampus juga menjadi tempat ideal bagi mahasiswa untuk menempa diri dan memaksimalkan potensinya.

Namun demikian, kampus juga tidak boleh mengekang proses demokrasi yang dijalankan oleh civitas akademika. Pemberian penghargaan terhadap pendapat atau aspirasi juga perlu dilakukan, karena dari hal itulah kampus akan menjadi maju dan membuat kampus lebih terbuka terhadap kritik dan masukan. Haryatmoko dalam Etika Politik dan Kekuasaan (2014:104-105) menyatakan bahwa, “Di Indonesia dewasa ini, kebebasan berpendapat belum menjadi sarana utama dan eksklusif bagi tindakan politik, meskipun demokratisasi terus bergulir. Intimidasi, ancama, pengerahan massa dan kekerasan fisik masih menjadi sarana dominanbagi pencapaian tujuan-tujuan politik. Tetapi, bukankah kekerasan semcam itu menghianati demokrasi itu sendiri, suatu bentuk pemerkosaan ruang publik?” Memang, dengan memberi kebabasan berpendapat bukan berarti bahwa lingkup publik bisa dibersihkan dari tindakan kekerasan.

Apabila ditemukan mahasiswa yang terlibat di dalam ormas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebangsaan, maka kampus perlu mengadakan pembinaan secara intensif. Jangan semakin menekannya dengan hal yang menyudutkan, namun kampus bisa mendukung mereka agar lebih berkembang sesuai minat dalam bidang keilmiahan, teknologi, atau pengembangan diri.

Di luar itu, pencegahan penyebaran radikalisme dan terorisme bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan. Seperti seminar kebangsaan, dikusi ilmiah, sarasehan budaya dan lainnya. Mahasiswa sebagai salah satu sasaran harus memiliki pemikiran yang lebih luas, terbuka dan tidak hanya semata-mata berorientasi pada ideologi tertentu, tidak mudah terombang-ambing apalagi tersulut polemik yang sengaja diciptakan pihak tertentu. Sebagai generasi milenial, mahasiswa harus lebih cerdas dan memiliki filter-filter dari doktrin bahkan pemikiran di luar rasional serta memihak pada ideologi tertentu. Apalagi yang menjurus pada kegiatan radikalisme bahkan terorisme yang pastinya akan merusak keutuhan bangsa dan masa depan pribadi.

Karena sesungguhnya kampus adalah “laboratorium keberagaman” yang tidak memihak pada unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan. Di dalam kampuslah potret ideal kehidupan berbangsa, dan bernegara itu ada. Dari kampuslah nampak masyarakat Indonesia yang plural, dengan berbagai kekayaan dan keanekaragaman budaya, agama, bahasa hingga suku bangsanya.